POSTPANGANDARAN, PANGANDARAN.
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu dua tahun terakhir meningkat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pangandaran Dedih Rahmat menyebutkan, bahwa ada dua jenis Ormas dan LSM, yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
Yang berbadan hukum harus mendaftar Kemenhumkam dan yang tidak berbadan hukum harus ke Kemendagri. "Kami di Kesbangpol tugasnya hanya mendata Ormas dan LSM yang berbadan hukum," ujar Dedih, Kamis (08/04/2021).
Dedih mengatakan, di Kabupaten Pangandaran sendiri semuanya sudah berbadan hukum. "Hingga tahun 2021 jumlah total semuanya ada 70 Ormas dan LSM," jelasnya.
Jumlah tersebut, sambung Dedih, menunjukan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2020 lalu, dimana jumlah pada tahun kemarin hanya 64 Ormas dan LSM. "Jadi bertambah enam pada di tahun ini," ucapnya.
Dedih mengaku, pihaknya tetap memantau keberadaan Ormas dan LSM di Kabupaten Pangandaran, sembari melakukan verifikasi ulang. "Ya verifikasi ulang itu dimaksudkan jika ada pergantian kepengurusan, atau pindah sekretariat, agar kita tahu," jelasnya.
Jumlah Ormas dan LSM di Kabupaten Pangandaran masih tergolong sedikit, jika dibandingkan kota dan kabupaten lainnya yang sampai ratusan. "Untuk program pembinaan Ormas dan LSM, belum ada karena belum teranggarkan, ke depanya isnya Allah ada," harapnya.
Dedih berharap, Ormas dan LSM di Kabupaten Pangandaran tetap berpegang teguh terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, yakni untuk kepentingan sosial dan agama. "Tidak bertentangan dengan dasar-dasar kebernegaraan," pintanya.
Menurut Dedih, Ormas dan LSM harus menjadi mitra dalam menjaga kesatuan dan kerukunan bangsa. "Ormas dan LSM tetaplah berbuat positif," tandasnya. (boim)
