POSTPANGANDARAN, BANDUNG.
Perbankan jangan basa-basi dalam membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tidak terkecuali dalam hal, kucuran kredit usaha kecil menengah (KUR).
Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati (RHD) mengatakan hal tersebut saat ditemui POSKOTAJABAR usai Rakerda DPD Hipmikindo Jabar di Hotel Horison, Kota Bandung, Selasa (06/04/2021).
"Ini kan kayak Hipmikindo kan jelas, jelas pengurusnya, jelas anggotanya, tetapi tidak pernah mendapatkan KUR," ungkapnya.
"Kalau tidak basa-basi kemana KUR itu dikucurkan. Itu saja, ya kan," tambahnya.
Ditanya, dasar-dasar pembuktian ucapannya tersebut, RHD dengan serta merta meminta wartawan bertanya langsung kepada pihak perbankan.
"Silahkan, ditanya ke pihak perbankan, karenakan semua di bawah supervisi BI melalui OJK," katanya.
BACA JUGA:Kabar Kandang Ayam Terbakar, Alhmad Nasir Alami Kerugian Rp 10 Juta
,
Kebijakan Perbankan
Prihal kemana KUR disalurkan kalau tidak kepada UMKM. RHD yang duduk di jajaran dewan penasehat Hipmikindo mengatakan.
"Itu yang menjadi pertanyaan saya, baik sebagai pengurus Hipmikindo atau anggota DPRD Jabar," ungkapnya.
Harapan RHD, pihak perbankan mau membantu UMKM, dan tidak sekedar basa-basi, kalau tidak bisa diakomodir semua, pilihlah mereka yang tergabung dalam badan usaha atau organisasi resmi.
"Hipmikindo kan badan usahanya jelas. Organisasinya jelas. Itukan program. Soal si A dikasih Rp20 juta, si B dikasih Rp50 juta dan si C Rp100 juta. Itu merupakan kebijakan perbankan," jelasnya.
"Toh tetap, harus diangsur. Ya kan?" tanyanya.
Soal kemungkinan, gagalnya UMKM mendapatkan KUR karena kurangnya rekomendasi atau garansi, RHD menjelaskan.
"Kalau perlu garansi, ya pakai garansi kepengurusan saja," terangnya.
"Maksud saya, janganlah itu-itu saja yang dapat," pungkasnya. (Aris)