POSTPANGANDARAN,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin terima arahan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekretaris DP3AP2KB Provinsi Jabar, Eva Fandora, dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor selama tahun 2022 secara virtual di Ruang Rapat I Setda, Kamis (6/7/2023).
Burhanudin mengungkapkan penanganan stunting menuju Bogor Bebas Stunting (Gobes) di Kabupaten Bogor senantiasa dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh stakeholder lintas sektor termasuk Tim Penggerak PKK (TP-PKK).
Selain itu, Corporate Social Responsibility (CSR) dari para pengusaha dan Bank Jabar Banten(BJB) juga turut berperan dalam penurunan stunting.
Beberapa kegiatan intervensi spesifik dilakukan, seperti imunisasi, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil.
Kemudian pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, dan pemantauan pertumbuhan balita.
Selain itu, dilakukan intervensi sensitif, seperti penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, peningkatan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesetaraan gender.
Baca juga: Threads Aplikasi Pesaing Twitter Resmi Rilis
“Meski ini telah kita lakukan secara sinergitas dan terintegrasi, akan tetapi kami Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus berkomitmen untuk melakukan intervensi stunting secara menyeluruh demi tercapainya Karsa Bogor Sehat dan terwujudnya Kabupaten Bogor bebas stunting,” tegas Burhanudin.
Selanjutnya, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menerangkan, penanganan stunting terintegrasi dilakukan melalui delapan aksi konvergensi penurunan stunting dengan melibatkan sejumlah Perangkat Daerah (PD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bogor yang bertanggung jawab sesuai peran dan fungsinya masing-masing.
“Semua melakukan aksinya dengan benar sesuai dengan perannya, bahkan tim penurunan stunting ini sudah tersebar di semua wilayah Kabupaten Bogor. Tidak hanya itu untuk anggaran pun kami senantiasa prioritaskan. Juga menggandeng dan melibatkan pentahelix baik pihak swasta, media massa, universitas, tokoh masyarakat, alim ulama dan seluruh masyarakat,” terang Suryanto.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina menyatakan, penilaian yang dilakukan oleh TPPS Provinsi Jabar menjadi sarana untuk mengevaluasi upaya penurunan stunting yang telah dilakukan selama satu tahun oleh Pemkab Bogor.
“Sehingga kita bisa mengetahui apakah upaya penurunan dan penanganan stunting di Kabupaten Bogor ini sudah optimal apa belum. Sehingga bisa jadi bahan motivasi juga masukan bagi kami untuk terus mengoptimalkan upaya yang telah dilakukan. Sehingga yang sudah baik bisa jauh lebih baik lagi,” ujar Mike Kaltarina.
