Pemerintah Pusat Bangun Fasilitas Transportasi Massal Penghubung Wilayah Bandung Raya

Berita —Rabu, 28 Apr 2021 19:38
    Bagikan  
Pemerintah Pusat Bangun Fasilitas Transportasi Massal Penghubung Wilayah Bandung Raya
Kadishub Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari, mengungkapkan perkembangan terkait program pemerintah pusat yang berkaitan dengan transportasi massal. (Humas Pemkot Bandung)
POSTPANGANDARAN, BANDUNG.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari, mengungkapkan perkembangan terkait program pemerintah pusat yang berkaitan dengan transportasi massal penghubung wilayah Bandung Raya. Pertama, yakni rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT). 

Hery mengungkapkan, proyek pembuatan BRT ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi masalah transportasi di kawasan Bandung Raya. Saat ini persoalannya semakin pelik mengingat mobilitas masyarakat yang semakin meningkat antarkota kabupaten di Bandung Raya.

"Program pengembangan BRT ini kita laporkan. Mudah-mudahan 2022 dan 2023 ada tambahan BRT di Bandung. Ini inisiasi pusat, kami diamanatkan mengawal dengan ketat," ungkap Hery kepada para wartawan di Pendopo Kota Bandung, usai rapat Aglomerasi Mudik Bandung Raya dengan Walikota Bandung Oded M. Danial, Rabu (28/04/2021).

Masih berkaitan solusi transportasi, Hery menuturkan, pemerintah pusat juga akan menerapkan skema Buy The Service (BTS). Yakni sistem jasa layanan angkutan melalui pihak ketiga, dengan tujuan utama menguatkan konektivitas antardaerah.


Hery menyebutkan, seluruh skema BTS ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hadir hanya sebagai penerima manfaat saja.

"Ini berbasiskan bis sama, tetapi program pemerintah pusat dengan skema buy the service. Ini juga melelangkan program penyediaan prasarana bis untuk beberapa trayek. Ada lima trayek yang meliputi Bandung Raya, tapi sebagian besar ada di Kota Bandung," ujarnya.

"Skemanya ini membeli layanan dan dilelangkan kepada pihak ketiga oleh pemerintah pusat, siapa operatornya. Kita hanya mendapat manfaatnya, pemerintah pusat membeli layanannya lewat lelang," tambah Hery.

Selain itu, Hery memaparkan, Pemerintah Provinsi juga sudah menyiapkan proyek perkeretaapian Bandung Raya. Saat ini, Pemprov tengah mengejar prastudi kelayakan atau final business case. Dengan harapan bisa segera melaksanakan lelang investasi untuk Kerjasama Pemerintan dengan Badan Usaha (KPBU).


"Kita laporkan Perkeretaapian Bandung Raya, ini program provinisi. Kita punya 7 koridor, lima di provinsi melintas kota kabupaten dan dua di Kota Bandung. Saat ini yang sedang digarap salah satu di antaranya, yang outline business case (obc) sudah selesai," tutur Hery.

"Tahun ini mudah-mudahan FBC dan tahun depan sudah lelang investasi. Mudah-mudahan sudah bisa ada semacam groundbreaking awal di tahun depan untuk Perkeretaapian Bandung Raya," katanya. (nst)
Editor: Lucky
    Bagikan  

Berita Terkait