POSTPANGANDARAN, PANGANDARAN.
Pemerintah Daerah Pangandaran hingga kini masih menunggu tindak lanjut sosialisasi penyederhanaan birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pangandaran,Dodo Kusnadi mengaku, hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan sosialisasi penyederhanaan birokrasi.
"Secara teknis dalam melakukan penyederhanaan birokrasi ada tahapan sosialisasi," ucap Dodo Kusnadi kepada POSKOTAJABAR, Selasa (06/04/2021).
Menurut Dodo, sosialisasi akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat jika sudah disosialisasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Berdasarkan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) penyederhanaan birokrasi bukan hanya dilakukan untuk mengubah jabatan struktural ke fungsional saja," katanya.
,
Birokrasi yang Ramping
Salah satu manfaat penyederhanaan birokrasi tersebut, kata dia, yaitu mendorong untuk menggerakkan birokrasi yang ramping, cepat dalam mengambil keputusan dan memberikan pelayanan yang cepat.
"Sisi lain dari penyederhanaan birokrasi adalah jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi," terangnya.
Dia menjelaskan, penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi birokrasi yang bertitik tolak pada perubahan atau penyesuaian kebijakan pembangunan.
"Juga, pengembangan infrastruktur manajemen talenta ASN didasarkan pada kondisi sistem dan SDM," pungkasnya. (dry)