Aksi Mahasiswa dan Pelajar di Gedung DPRD Pangandaran Sempat Diwarnai Kericuhan

News —Senin, 7 Jun 2021 23:48
    Bagikan  
Aksi Mahasiswa dan Pelajar di Gedung DPRD Pangandaran Sempat Diwarnai Kericuhan
Aksi Mahasiswa dan Pelajar di Gedung DPRD Pangandaran Sempat Diwarnai Kericuhan (foto: Iqbal)

PANGANDARAN, DEPOSTPANGANDARAN

Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Santri Kabupaten Pangandaran menggelar aksi di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. pada Senin (07/06/2021). Mereka datang untuk menanyakan kelanjutan program Pangandaran Hebat (Pahe) dan Pangandaran Mengaji.

Dalam aksi itu, massa terdiri dari PMII, IPPNU dan IPNU Kabupaten Pangandaran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Dan Santri (ALMASA) Kabupaten Pangandaran tersebut, sempat saling dorong dan saling sikut dengan petugas keamanan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak kepolisian.

Koordinator aksi Yusup Sidik menyebutkan, bahwa dirinya bersama teman-temannya itu datang dalam rangka mewakili kepentingan masyarakat, namun dalam aksi yang kedua kalinya ini, dia belum mendapatkan hasil apapun.

"Setiap kita aksi, Ketua DPRD Pangandaran (Asep Noordin,red) tidak hadir, Kita inginnya Ketua Dewan hadir, bahkan semua anggota DPRD pun harus hadir," ucap Sidik kepada wartawan di gedung DPRD Pangandaran, Senin (07/06/2021).

Dalam kesempatan itu, kata dia, pihaknya membawa sembilan poin yang harus disampaikan dan ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Pangandaran.

BACA JUGA: Chef Arnold Bikin Olivia Master Chef Season 8 Menangis, Ini Dia Peserta yang Pertama Kali Keluar Galeri

"Yang pertama, menyelesaikan masalah anggaran untuk Pangandaran mengaji yang belum diterima oleh para guru ngaji, Kedua meminta DPRD Pangandaran dan mengkoordinasikan terhadap pihak eksekutif dalam menangani Pangandaran mengaji antara dilanjut atau tidak dengan waktu maksimal 5 kali 24 jam," katanya.

Yang ketiga, Sidik meminta, DPRD Pangandaran harus menuntut terhadap pihak eksekutif, untuk merealisasikan program Pangandaran hebat tahun 2020 dan jika itu tidak ada dalam perencanaan tahun 2020, maka DPRD Kabupaten Pangandaran harus bertanggungjawab.

"Keempat, DPRD Pangandaran harus memberikan ketegasan terhadap pihak eksekutif. Agar eksekutif memperjelas anggaran, teknis pelaksanaan dan mekanisme dalam merealisasikan Pangandaran hebat pada Perbup Pangandaran hebat," terangnya.

Kemudian yang kelima, pihaknya meminta transparansi data audit anggaran Pangandaran hebat tahun 2020 diberikan kepada pihaknya, dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. "Yang keenam kami menuntut DPRD Pangandaran menindak pihak eksekutif mengenai program Pangandaran hebat yang tidak berjalan," pinta Sidik.

BACA JUGA: Misteri Perempuan Bahu Laweyan Pemangsa Laki-laki yang Menikahinya

Dan poin yang ketujuh, Massa dari aliansi juga meminta DPRD Pangandaran untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang kebebasan berpendapat di wilayah Kabupaten Pangandaran.

"Kedelapan, kami menuntut keras tindakan represif terhadap media pers yang ada di wilayah Pangandaran dan yang kesembilan, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan membawa massa yang lebih banyak," tegasnya,

Sidik mengaku, kericuhan yang terjadi saat aksi tersebut sebagai buntut kekesalan mereka, yang tidak bisa menemui Ketua DPRD.

"Kami sangat geram karena sudah dua kali kami melakukan aksi, tidak pernah bertemu," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran Solihudin mengatakan bahwa apa yang jadi tuntutan aliansi tersebut akan ditindaklanjuti.

"Berdasarkan komunikasi kami dengan bupati, insya allah Rabu (09/06/2021) akan dibahas, Para guru ngaji juga akan diundang, untuk diketahui duduk perkara yang sedang terjadi, tentunya soal Pangandaran Hebat dan Pangandaran Mengaji," pungkasnya. (Iqbal)

BACA JUGA: Paras Olivia Tommy Peserta Master Chef Season 8, Cantik Murah Senyum dan Good Attitude, Calon Istri Idaman


Editor: Riyan
    Bagikan  

Berita Terkait