POSTPANGANDARAN, PANGANDARAN
Lobster dari hasil tangkapan nelayan Pangandaran ternyata sekitar 80 persen di ekspor ke Negara Jepang. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 Susi Pudjiastuti.
Kini lobster dari hasil tangkapan di laut Pangandaran ke Jepang tinggal kenangan karena laut Pangandaran tidak lagi memiliki sumber daya alam lobster.
Susi mengatakan, dirinya sejak tahun 1983 sampai tahun 2000 menjadi pedagang bakul ikan dan bisa ekspor lobster ke luar negara. Pasar yang menerima ekspor lobster dari Indonesia itu adalah negara Jepang.
"Sekitar 80 persen lobster yang dikirim ke Jepang itu merupakan dari laut Pangandaran. Namun, sekitar tahun 2000 kami merasakan lobster mulai langka, setelah saya jadi Menteri KKP tahun 2014 baru tahu kalau ada yang menjalankan bisnis baby lobster," ujar Susi.
BACA JUGA :Susi Pudjiastuti Sebut Megawati Soekarno Putri Dukung Larangan Penangkapan Baby Lobster
Kata dia, dulu nelayan bisa mendapat lobster dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor dengan keuntungan Rp7 juta hingga Rp10 juta.
"Satu orang bakul ikan, dulu bisa mendapat lobster 3 kwintal, jika di uang kan itu bisa menjadi Rp30 juta hingga Rp40 juta," katanya.
Menurut dia, nelayan Pangandaran, kalau hanya untuk cari makan cukup dengan mendapat ikan dan kalau mau kaya dari lobster, uangnya dibeli rumah, sawah dan kebun.
"Kondisi normal seperti dulu mendapatkan uang dari ikan dan lobster saya rasa sulit saat ini karena orang dengan mudah merusak dan menjarah laut dengan begitu mudah dan seenaknya," cetus Susi.
Mantan Menteri yang juga warga Pangandaran itu menegaskan, bahwa lobster yang bisa dikonsumsi dan tembus ke pasar ekspor hanya dari 12 negara, Indonesia masuk pada ke 12 negara itu. Memang jika melawan penangkapan dan bisnis baby lobster ibarat melawan sebuah tembok besar.
"Banyak yang terlibat mulai dari oknum petugas bandara, oknum dari KKP hingga oknum dari aparat Polisi. Memang dalam praktek bisnis baby lobster yang menjanjikan bakal banyak uang," tuturnya.
Susi mengungkapkan, keuntungan dalam menyelundupkan baby lobster ke negara Vietnam itu bisa mencapai ratusan juta dolar. Untuk satu rangsel berisi baby lobster bisa menghasilkan uang Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
"Waktu saya jadi Menteri, terungkap salah seorang eselon III di KKP memiliki uang Rp195 miliar hasil bisnis baby lobster," ucapnya.
Padahal, sambung Susi, yang paling mudah untuk menggerakan ekonomi rakyat adalah laut dengan hasil perikanannya. Lalu, potensi kekayaan alam yang sangat menjanjikan itu dengan seenaknya dirusak, dikeruk sumber daya alam nya.
BACA JUGA :Ketua KPU Pangandaran Muhtadin Hadiri Kajian Kopi Pagma,Inilah Tujuannya
"Semasa jadi Menteri, saya mengeluarkan regulasi tegas larangan penangkapan baby lobster, hal itu menjadi kontroversi dari beberapa pihak. dan resiko yang paling saya rasakan adalah dibenci orang dengan saya mengeluarkan regulasi larangan penangkapan baby lobster itu, tapi saya tetap teguh pada pendirian agar laut Indonesia tetap terjaga," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata termasuk satu-satunya Bupati di Indonesia yang tidak mau mengeluarkan surat asal benih.
"Benih lobster itu ada suratnya dari mana benih lobster itu berasal, saya Bupati yang tidak mau mengeluarkan surat itu," terang Jeje.
Dia mengaku banyak mendapat godaan dan rayuan dari pelaku usaha kelas besar yang menjalankan bisnis baby lobster.
"Saya ini anak nelayan, saya tahu kalau masuk pada rangkaian bisnis baby lobster potensi lobster di laut Pangandaran akan punah," ungkapnya.
Jeje berharap pemusnahan alat tangkap baby lobster yang dilakukan di Pangandaran sebagai simbol perlawanan terhadap bisnis baby lobster.
"Mari kita jaga alam kita agar tetap lestari dan kekayaan yang terdapat di laut jangan sampai dijarah karena bisa memunahkan potensi yang ada," pungkasnya ***
BACA JUGA :Kesempatan MU Raih Hasil Positif di Liga Piala Eropa
