POSTPANGANDARAN,- Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelar Soft Launching atau Uji Coba Operasional Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran yang dibuka secara langsung oleh Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, bertempat di Gedung Mal Pelayanan Publik, Parigi. Rabu (23/2/2023)
Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Pangandaran H. Ujang Endin Indrawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dra. Hj. Ijah Hartini, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, H.M.M, Dandim 0625/Pangandaran Letkol Arm Yusuf Andriyanto, S.E., Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat,S.H., S.I.K., Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Ketua Pengadilan Agama Ciamis, Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, Ketua TP PKK Kabupaten Pangandaran Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Pangandaran Hj. Tini Nurmalasari Indrawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Daerah lingkup Setda Kabupaten Pangandaran, Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pangandaran, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, Kepala Kantor Pajak Pratama Ciamis, Pimpinan Kantor BJB Cabang Pangandaran, Direktur BPR BKPD Kabupaten Pangandaran, Direktur Perumda Tirta Prabawa Mukti Pangandaran, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tasikmalaya.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran Diresmikan
Ketua penyelenggara yakni Kepala Dinas PMPTSP menyampaikan bahwa pembangunan MPP merupakan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan publik.
Dasar pembangunan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2022 tentang Mal Pelayanan Publik.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pangandaran, beberapa arti penting MPP bagi pemerintah maupun masyarakat yaitu:
1. Memberikan kemudahan pada masyarakat dalam pelayanan, pendampingan dan konsultasi pembuatan perizinan dan non perizinan;
2. Mudah dijangkau karena lokasinya strategis, berada di kawasan Alun-alun Parigi;
3. Memberikan percepatan dalam pelayanan karena tergabung dan terintegrasi beberapa instansi pemberi pelayanan publik;
4. Memberikan kenyamanan dan layanan yang representatif;
5. Mendorong pertumbuhan dan peningkatan investasi daerah;
6. Memenuhi harapan dalam peningkatan nilai MCP dan zona integritas di Kabupaten Pangandaran.
Baca juga: Sinopsis Spider-Man Across The Spiders-Verse Part 2: Menjelajahi Multiverse yang Lebih Luas
Instansi yang sudah bergabung terdiri dari 7 instansi vertikal, 2 BUMN, 2 Pemerintah Provinsi, 8 SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan 3 BUMD dengan jumlah pelayanan sebanyak 95 jenis layanan.
Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya menuturkan bahwa kehadiran MPP akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan.
"Mal ini tentu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, sehingga nanti masyarakat mendapat kepastian dan pelayanan yang terintegrasi" tutur beliau.
Usia Kabupaten Pangandaran sebagai DOB di Provinsi Jawa Barat yang baru menginjak 11 tahun, Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya melakukan langkah-langkah terbaik untuk kemajuan Pangandaran.
"Walaupun umur kita baru akan menginjak 11 tahun tapi kita sedang melakukan langkah-langkah yang terbaik" lanjut beliau.
Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran merupakan ke-12 di Provinsi Jawa Barat dan ke-104 di Indonesia. Apabila berjalan sesuai rencana, setelah soft launching akan segera diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Baca juga: Hadiri Pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI Jabar, Ridwan Kamil: Bantu Jaga Ekonomi Jabar
