POSTPANGANDARAN, KAB. BANDUNG BARAT - Tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pada tahun tersebut akan digelar Pemilihan Umum (Pemilu) salah satunya pemilihan presiden.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, jika berbicara terkait literasi politik, khususnya terkait pemilihan umum (pemilu), tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan juga akan bergeser dengan basis digital.
"Era ini pasti ada akseleratornya, misalnya pandemi COVID-19 mengakselerasi mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan ruang teknologi. Tahun 2019 belum percaya bisa bekerja dari mana saja, bisa rapat online, ternyata di tahun 2020 itu semua terjadi," ucap Sekda.
Oleh karena itu menurut Sekda, berbagai tantangan disrupsi harus dihadapi termasuk isu pemilu serentak di tahun 2024.
Agar akseleratif dan cocok dengan kondisi demografi, sentuhan digital harus dimanfaatkan mulai dari masalah teknis persiapan pemilu, upaya peningkatan partisipasi pemilu khususnya untuk generasi muda hingga transparansi pemilu dapat dilakukan berbasis digital.
Baca juga: Sekda Setiawan Dorong Perangkat Daerah Adaptif Hadapi Generasi Y dan Z
"Tata kelola pemilu yang akuntabel lagi -lagi digitalisasi salah satu yang bisa disampaikan di sana (ruang digital)," kata Sekda, saat membuka Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Jabar Tahun 2023 di Novena Hotel, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (7/1/2023).
"Termasuk soal kampanye, yang selama inipun sudah dilakukan secara digital lewat berbagai platform media sosial. Masalah kampanye melalui digital, (biasanya) saling menjatuhkan, tapi Jabar punya Saber Hoax, unit yang bekerja apabila ada hal yang tidak benar dan perlu diluruskan," imbuhnya.
Di samping itu terdapat sejumlah potensi ancaman konflik di tahun politik, khususnya pada tahun 2024 di mana penyelenggaraan pemilu akan berlangsung serentak.
Potensi itu di antaranya konfilk kerukunan agama, aksi kelompok-kelompok seperti mahasiswa, buruh, atau kelompok lainnya. Selain itu potensi bentrok antar warga, antar kampung di desa.
"Hal-hal ini perlu diwaspadai khususnya di Jawa Barat dan sudah saatnya kita butuh "digital leadership" , bukan berarti kita harus ahli (teknologi), tapi kita punya wawasan," tuturnya.
Baca juga: Tujuh Desainer Busana Jawa Barat Akan Pamerkan Produk di New York
