POSTPANGANDARAN (KOTA BANDUNG),- Pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus menjadi poin yang terus diwujudkan karena kedua hal itu menjadi asas dalam penyelenggaraan Good Public Governance. Demikian dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung dalam rangka Hari Jadi Ke-212 Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Minggu (25/09/2022).
Ia menerangkan bahwa dunia saat ini memasuki disrupsi ganda. Pertama, disrupsi pasca COVID-19 yang banyak mengubah tatanan dunia. Semua individu dipaksa melek teknologi informasi, dan manusia dituntut beradaptasi pada berbagai kondisi.
"Saya yakin, Kota Bandung dapat melaluinya dengan merancang tatanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan perekonomian setelah COVID-19," ucap Setiawan dalam siaran pers Pemprov Jabar.
Disrupsi kedua, terangnya, yakni era Industri 4.0, yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan siber. Di era ini teknologi cerdas terhubung dengan berbagai bidang kehidupan, yang tentu ini juga mengubah tatanan dunia kerja dan gaya hidup masyarakat.
Baca juga: Pantai Pangandaran Tidak Pernah Absen Dikunjungi Wisatawan, Apa Keistimewaannya?
"Era Industri 4.0 membawa banyak perubahan dengan konsekuensinya. Industri menjadi lebih compact dan efisien, namun juga berkurang sumber daya manusia karena digantikan mesin atau robot," ungkapnya.
Berkaitan hak tersebut, Kota Bandung dituntut untuk mulai merancang manajemen ASN yang baik.
Setiawan yang juga pernah menjabat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berpesan supaya para ASN tidak bersikap statis, melainkan dinamis.
"ASN harus pintar teknogi, bila perlu mampu menguasai, mengatur, dan memanfaatkan teknologi terutama teknologi informasi," katanya.
"Bagi yang tidak bisa mengubah mindset akan tertinggal dan akan hilang karena diprediksi 75 persen pekerjaan akan Internet of Things , maka kita harus beradaptasi dengan sistem kompetisi yang ada," ujar Setiawan.
Ia menambahkan, di era Industri 4.0 juga harus selaras dengan inovasi di bidang pelayanan publik. Pemerintah daerah mulai tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten harus pro terhadap Revolusi Industri 4.0 jika ingin pembangunan antardaerah berkesinambungan.* (TISHA S KANILAH)
Baca juga: HUT Kota Bandung, Ratusan Anak Ikuti Khitanan Masal